Rakernas Agnia Care Rumuskan Strategi Pendayagunaan Zakat untuk Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

Di ruang publik Indonesia hari ini, Ade Armando tampil sebagai sosok yang penuh kontradiksi. Ia datang dengan identitas akademisi, tetapi lebih sering hadir di ruang digital sebagai provokator opini. Alih-alih membangun diskusi sehat, gaya komunikasinya justru kerap memantik kegaduhan dan memperlebar polarisasi.

Dengan latar belakang ilmu komunikasi, ia tentu paham bagaimana membentuk opini, memainkan emosi publik, dan menciptakan efek viral. Masalahnya, kemampuan itu sering digunakan bukan untuk memperkuat kualitas dialog publik, tetapi untuk menyerang, menyudutkan, dan membelah masyarakat dalam kubu-kubu yang saling membenci.

Ia mengaku membawa semangat keterbukaan dan inklusivitas. Namun praktik komunikasinya justru sering monologis: menyerang lebih dulu, memberi label, lalu menggiring opini tanpa ruang dialog yang sehat. Kritik yang seharusnya mencerahkan berubah menjadi pertunjukan provokasi digital.

Agama Dijadikan Bahan Kejut Publik

Salah satu pola paling menonjol dari Ade Armando adalah menjadikan isu agama sebagai alat menciptakan sensasi. Pernyataan-pernyataannya tentang azan, hadis, salat, hingga sifat ketuhanan bukan sekadar kritik akademik, tetapi sering disampaikan dengan nada meremehkan dan memancing kemarahan publik.

Masalah utamanya bukan hanya isi kritik, tetapi cara menyampaikannya. Dalam masyarakat religius seperti Indonesia, pendekatan yang sinis dan provokatif hanya akan melahirkan benturan sosial, bukan pencerahan intelektual.

Ia berkali-kali menggunakan diksi seperti “bodoh”, “dungu”, atau “dodol” kepada kelompok yang berbeda pandangan. Ini bukan sekadar bahasa kasar, tetapi strategi untuk memberi cap bahwa lawan bicara tidak layak dihormati. Akibatnya, ruang diskusi berubah menjadi arena penghinaan.

Yang terjadi kemudian adalah munculnya “echo chamber”: kelompok pendukung merasa paling progresif, sementara kelompok lain dianggap kolot dan musuh perubahan. Cara seperti ini bukan membangun demokrasi, tetapi merusak budaya dialog.

Kritik Politik yang Berubah Menjadi Serangan Personal

Pola yang sama juga terlihat dalam serangannya kepada tokoh publik. Kritik politik tidak lagi berhenti pada gagasan atau kebijakan, tetapi masuk ke wilayah pembunuhan karakter.

Ketika ia menggambarkan Anies Baswedan sebagai “Joker”, itu bukan kritik biasa. Itu adalah upaya membangun citra bahwa lawan politik adalah sosok berbahaya dan manipulatif. Politik akhirnya dipenuhi framing emosional, bukan adu gagasan.

Kasus lain muncul saat potongan video ceramah Jusuf Kalla disebarkan tanpa konteks utuh. Potongan informasi digunakan untuk menggiring persepsi negatif. Ini berbahaya, karena publik tidak lagi diberi kesempatan memahami keseluruhan pesan secara adil.

Di era digital, potongan video bisa lebih mematikan daripada fitnah biasa. Sekali viral, kerusakan reputasi sulit dipulihkan. Dan pola seperti ini terus dipelihara demi engagement dan tepuk tangan algoritma.

Dari Kegaduhan Digital ke Konflik Nyata

Yang paling berbahaya, provokasi di media sosial tidak berhenti di layar ponsel. Kebencian yang terus dipelihara akhirnya turun ke dunia nyata.

Kasus pengeroyokan terhadap Ade Armando pada demonstrasi 11 April 2022 menjadi bukti bahwa polarisasi digital bisa berubah menjadi kekerasan fisik. Ini memang tidak bisa dibenarkan. Tetapi peristiwa itu juga menunjukkan bahwa komunikasi yang terus memancing emosi publik akan melahirkan akumulasi kemarahan sosial.

Di sisi lain, proses hukum yang sering tidak jelas terhadap berbagai kontroversinya membuat sebagian masyarakat merasa ada standar ganda dalam penegakan hukum. Ketika publik merasa hukum tidak bekerja adil, lahirlah frustrasi sosial yang berbahaya.

Negara tidak boleh membiarkan ruang publik diisi oleh provokasi tanpa batas, tetapi juga tidak boleh membiarkan massa merasa berhak menjadi hakim jalanan.

PSI dan Beban Reputasi

Mundurnya Ade Armando dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menunjukkan satu hal penting: kegaduhan digital memang bisa mendatangkan perhatian, tetapi tidak selalu membawa keuntungan politik jangka panjang.

Awalnya ia dianggap aset karena mampu menciptakan viralitas. Namun lama-kelamaan, kontroversi yang terus muncul justru menjadi beban citra bagi partai. Politik tidak hanya soal keberanian bersuara, tetapi juga kemampuan menjaga kepercayaan publik secara luas.

Keputusan itu terlihat sebagai langkah penyelamatan citra. PSI tampaknya sadar bahwa publik Indonesia tidak menyukai gaya komunikasi yang terlalu kasar, konfrontatif, dan gemar mempermainkan isu sensitif.

Ketika Kritik Kehilangan Etika

Fenomena Ade Armando memperlihatkan bagaimana kecerdasan intelektual bisa berubah menjadi alat polarisasi ketika tidak disertai tanggung jawab moral.

Kritik tentu penting dalam demokrasi. Tetapi kritik yang sehat bertujuan membangun kesadaran, bukan menciptakan permusuhan. Ketika ruang publik dipenuhi hinaan, framing manipulatif, dan provokasi emosional, masyarakat kehilangan kemampuan berdialog secara dewasa.

Masalah terbesar dari gaya komunikasi seperti ini bukan hanya kegaduhan sesaat, tetapi rusaknya budaya berpikir publik. Orang akhirnya lebih sibuk membenci daripada memahami. Lebih cepat marah daripada mencari kebenaran.

Jika pola komunikasi seperti ini terus dianggap normal, Indonesia tidak sedang bergerak menuju demokrasi yang matang, tetapi menuju masyarakat yang mudah diadu, mudah diprovokasi, dan kehilangan kedewasaan dalam menghadapi perbedaan.

*) Supriyanto Refra, Wasekjend PP Pemuda Hidayatullah