Rakernas Agnia Care Rumuskan Strategi Pendayagunaan Zakat untuk Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

 

Saya membaca dua tulisan yang beredar menjelang Rakerwil Pemuda Hidayatullah Jawa Timur dengan perasaan yang campur aduk: lega karena akhirnya persoalan ini dibicarakan terbuka, tapi juga gelisah karena keduanya berhenti tepat sebelum bagian yang paling sulit.

Sebagai kader yang tumbuh di internal Hidayatullah, berkuliah di Kampus Hidayatullah Surabaya, dan hari ini berproses di Pengurus Pusat Pemuda Hidayatullah. Artinya saya melihat persoalan ini dari dua sisi sekaligus, dari akar rumput dan dari meja pusat yang menyusun kebijakan kepemudaan Hidayatullah, sekaligus menanggung pertanyaan: kenapa program-program yang sudah dirancang matang tetap saja jalan di tempat?

Setelah membaca dua tulisan dari dua orang senior kita semua di Pemuda Hidayatullah Jawa Timur, saya renungkan, sebagai kader kita tidak sama sekali kurang gagasan. Namun, terus menerus salah menempatkan posisi tawar kita sendiri.

Meminta Waktu Tidak Akan Pernah Cukup

Tulisan senior saya, bang Adib Nursyahid benar ketika menyebut waktu sebagai modal utama gerakan, dan usulannya soal kesepakatan dengan yayasan serta kepala unit amal usaha adalah langkah yang realistis untuk dimulai. 

Tapi saya melihat langsung ketika di dalam struktur, bahwa kesepakatan semacam ini rapuh selama ia berbentuk permintaan baik-baik dari pihak yang secara ekonomi bergantung penuh kepada pihak yang diminta.

Kader muda yang gajinya, jenjang kariernya, bahkan rumah dinasnya berasal dari amal usaha, tidak berada dalam posisi setara untuk menegosiasikan satu hari penuh per pekan miliknya sendiri. Ia bisa mengiyakan kesepakatan itu di forum, tapi begitu beban kerja lembaga naik, dan itu pasti terjadi, ruang waktu itu akan menjadi yang pertama dikorbankan, karena tidak ada konsekuensi formal jika ia hilang.

Ini bukan salah pimpinan yayasan atau kepala unit amal usaha. Mereka menjalankan logika institusi yang benar, bahwa tenaga kerja yang stabil dan tidak banyak menuntut adalah aset. Yang keliru adalah cara kita mendekati mereka sebagai pihak yang meminta belas kasihan, bukan sebagai mitra yang menawarkan sesuatu yang setara.

Karena itu saya ingin mendorong satu langkah lebih jauh dari yang diusulkan oleh Bang Adib, bukan sekadar kesepahaman lisan, tapi klausul formal. Ruang waktu untuk aktivitas organisasi semestinya tercantum dalam perjanjian kerja kader yang menjabat struktur Pemhida, sama seperti cuti atau tunjangan lain yang punya dasar hukum di internal lembaga. 

Karena selama ruang waktu itu hanya bergantung pada kebaikan hati, ia akan selalu menjadi korban pertama saat institusi sedang tertekan.

Kampus Bukan Ladang yang Bisa Digarap dari Luar

Ustadz Muh Idris, menulis satu kalimat yang menurut saya paling tajam dari seluruh tulisannya, bahwa kampus tidak dapat ditaklukkan dengan surat tugas, ia harus dimasuki melalui pertemanan, kompetensi, gagasan, dan keteladanan. Saya sepenuhnya sepakat, dan saya punya alasan personal untuk itu.

Saya bukan alumni kampus eksternal, saya alumni Kampus Hidayatullah. Tapi justru dari situ saya belajar bahwa kultur kampus umum dan kultur pendidikan internal kita berjalan dengan logika yang sangat berbeda. Bukan lebih rendah atau lebih tinggi, hanya berbeda. 

Mahasiswa di kampus umum terbiasa mempertanyakan, mendebat, dan menuntut argumen sebelum tunduk pada sebuah ajakan. Ini bukan sifat buruk. Ini justru kultur yang seharusnya kita rindukan tumbuh di internal kita sendiri.

Usulan Tim Dakwah Kampus dengan komposisi 50:50 dari Bang Adib adalah langkah taktis yang tepat. Tapi saya ingin menambahkan kegelisahan yang belum dijawab, bahwa alumni kampus umum yang direkrut ke dalam tim ini akan datang dengan kebiasaan mengkritik dan mempertanyakan arah kerja. 

Pertanyaannya, apakah struktur kita hari ini siap mendengarkan mereka sungguh-sungguh, atau hanya menempatkan mereka sebagai pelengkap keterwakilan sementara keputusan tetap berjalan lewat jalur ketaatan lama?

Kalau jawabannya yang kedua, tim ini akan bubar dengan sendirinya dalam satu periode, karena orang-orang yang terbiasa berpikir kritis tidak akan bertahan lama di ruang yang hanya ingin didengar, bukan diajak berpikir bersama.

Ketaatan yang Saya Yakini, dan Ketaatan yang Harus Kita Ubah

Kita semua dibesarkan dalam tradisi sami'na wa atha'na, dan saya tidak menganggapnya sebagai beban. Ketaatan itu yang membuat saya, dan banyak kader muda lain, bertahan menjalankan amanah meski lelah dan tanpa banyak sorotan. Saya tidak akan menulis opini yang meruntuhkan nilai ini.

Tapi sebagai kader muda yang kini berada di pengurus pusat, saya melihat sendiri bagaimana ketaatan itu kadang disalahgunakan bukan oleh kader di lapangan, melainkan oleh struktur yang nyaman dengan minimnya pertanyaan. Rapat-rapat yang saya ikuti di level pusat lebih sering membahas apa yang sudah dikerjakan, jarang membahas mengapa sebuah program masih relevan atau sudah waktunya dihentikan.

Ini bukan karena kader kita bodoh. Ini karena bertanya "mengapa" sering dibaca sebagai bentuk kurang loyal, padahal justru sebaliknya, bertanya adalah bentuk tanggung jawab paling serius terhadap amanah yang diberikan.

Saya ingin mengusulkan sesuatu yang konkret di sini, bahwa setiap laporan program di forum-forum kita, dari tingkat wilayah sampai pusat, wajib menyertakan evaluasi tertulis yang menjawab satu pertanyaan sederhana, masalah apa yang diselesaikan program ini, dan apa buktinya. Bukan sekadar dokumentasi kegiatan. Kalau ini menjadi kebiasaan, budaya kritis akan tumbuh secara alami, tanpa harus meruntuhkan ketaatan yang selama ini menjadi fondasi soliditas kita.

Kemandirian yang Terlambat Dibicarakan

Satu hal yang saya sesalkan, tulisan Bang Adib tidak menyinggung sama sekali soal kemandirian ekonomi kader, padahal ini justru akar dari lemahnya posisi tawar yang saya bahas di awal. Ustadz Muh Idris benar menyebut bahwa kader Pemuda Hidayatullah mayoritas dibentuk sebagai pegawai, dan keberhasilan sering diukur cukup sampai kader mendapat pekerjaan di amal usaha.

Saya melihat sendiri, betapa sedikitnya kader yang berani membangun jalur ekonomi mandiri, bukan karena mereka tidak berbakat, tapi karena sistem kita tidak pernah benar-benar mendorong mereka keluar dari zona aman sebagai pegawai lembaga. 

Padahal kader yang punya sumber penghidupan sendiri adalah kader yang punya keberanian bicara lebih lantang di forum organisasi, karena ia tidak sedang mempertaruhkan penghidupannya saat menyampaikan kritik.

Ini bukan hanya soal program kewirausahaan atau seminar motivasi. Ini soal mengubah definisi keberhasilan kaderisasi kita, bukan lagi "sudah dapat kerja di amal usaha", tapi "berani membangun sesuatu, lalu kembali membawa kekuatan baru bagi jamaah."

Rakerwil Bukan Tempat Menambah Beban, Tapi Mengubah Struktur

Saya mendukung penuh semangat kedua tulisan sebelumnya, bahwa Rakerwil di Jember tidak boleh sekadar melahirkan agenda kegiatan baru. Akhirnya saya ingin menegaskan satu hal: perubahan yang dibutuhkan bukan sekadar kesepahaman antarpihak, melainkan keberanian mengubah struktur relasi kita dengan amal usaha, dengan kampus, dan dengan definisi sukses kaderisasi itu sendiri.

Kader Pemuda Hidayatullah tidak kekurangan semangat. Yang kita butuhkan adalah keberanian untuk berhenti meminta ruang tumbuh dengan sopan, dan mulai membangunnya dengan kesepakatan yang punya dasar, konsekuensi, dan keberpihakan yang jelas kepada masa depan kader, bukan hanya kepada kelangsungan operasional lembaga hari ini.

Rapat Kerja Wilayah di Jember bisa menjadi titik itu, kalau kita berani membicarakannya sampai tuntas. Wallahu a'lam.

*Supriyanto Refra - Pemuda Hidayatullah