Bagaimana Mempersiapkan Pemimpin 2045? Ini Kata Ustadz Abdullah Said

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia beberapa hari lalu menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyetujui penerapan mandatori pencampuran etanol 10% (E10) pada BBM jenis bensin.

Menurut Bahlil, langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah menekan impor bensin. Saat ini, sekitar 60% kebutuhan bensin nasional masih dipenuhi dari impor, atau sekitar satu juta barel per hari. Pernyataan ini disampaikan dalam acara detikSore on Location: Indonesia Langgas Energi, di Anjungan Sarinah, Jakarta, Selasa (07/10).

Secara permukaan, pernyataan ini terdengar logis: mengurangi impor adalah langkah strategis, memanfaatkan bahan bakar domestik, dan mendukung energi bersih. Namun, cara Bahlil membingkai masalah menimbulkan keganjilan. Ia seolah memberi sinyal moral: mendukung E10 berarti cinta lingkungan, cinta Indonesia, dan anti-impor; menolak berarti menolak negeri sendiri.

Pelajaran dari Iqra’ Bismi Rabbik

Di sisi lain, ada pelajaran penting dari wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW:

“Iqra’ bismi rabbik alladzi khalaq” – Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. (QS. Al-‘Alaq: 1)

Pesan ini tidak sederhana, maknanya mendalam: sebelum berbicara, sebelum memimpin, manusia diwajibkan membaca, memahami, dan menimbang pengetahuan dengan kesadaran akan Sang Pencipta.

Membaca di sini tidak hanya sekadar huruf atau angka, tapi memahami realitas, data, dan konteks sebelum bertindak atau bersikap.

Pejabat publik seharusnya “iqra’” dulu sebelum berbicara: membaca kondisi nyata, memahami kompleksitas kebijakan, dan menyampaikan solusi berbasis bukti.

Menyederhanakan isu menjadi dilema moral bukan cerdas; itu justru mengabaikan akal sehat rakyat dan tanggung jawab jabatan.

Logika yang Terjebak Dikotomi Palsu

Pernyataan Bahlil merupakan contoh false dilemma atau dikotomi palsu. Publik dipaksa memilih hanya dua opsi: pro-E10 berarti nasionalis, kontra berarti anti-negeri. Padahal kenyataannya jauh lebih kompleks.

Masih ada banyak pertanyaan penting: Apakah kapasitas produksi etanol nasional mencukupi untuk mandatori 10%? Bagaimana dampaknya pada kendaraan lama dan infrastruktur SPBU? Apakah biaya produksi dan distribusi etanol bisa menjaga harga BBM tetap stabil? Apakah kualitas etanol yang dicampur memenuhi standar keselamatan dan lingkungan?

Menutup pertanyaan-pertanyaan ini dan menggantinya dengan moralitas semu meniadakan ruang publik untuk berpikir kritis. “Iqra’ bismi rabbik” bukan sekadar ajakan spiritual, tapi juga pedoman rasional: sebelum memutuskan atau memerintah, baca, pahami, dan pertimbangkan.

Menolak atau meragukan kebijakan bukan berarti menentang energi bersih. Rakyat yang kritis hanya ingin memastikan kebijakan dijalankan dengan aman, efisien, dan berbasis data.

Jika pertanyaan logis dianggap ancaman, publik kehilangan kesempatan untuk ikut membangun kebijakan yang realistis.

Produksi etanol terbatas, kesiapan SPBU, dan variasi kendaraan di lapangan bukan sekadar persoalan teknis; ini adalah masalah implementasi yang nyata.

Bahasa pejabat publik yang mengubah isu teknis menjadi masalah moral seakan menempatkan rakyat sebagai penonton pasif, bukan peserta aktif. Alih-alih transparan dengan data, pejabat publik memilih drama moral untuk menekan pertanyaan.

Rakyat Tidak Bodoh

Hari ini, rakyat lebih cerdas dari yang disangka. Mereka membaca, menonton ulasan ahli, dan berdiskusi di media sosial. Mereka mampu menilai mana data, mana retorika.

Ketika kritik dianggap pengkhianatan, yang sebenarnya dilakukan pejabat adalah menghina kecerdasan publik. Padahal kritik seharusnya diterima sebagai bagian dari proses demokrasi dan pengambilan keputusan yang matang.

Transisi energi memang penting, tapi tidak bisa dibangun dengan logika “kalau tidak ikut berarti melawan.” Kebijakan strategis seperti E10 membutuhkan dialog terbuka, keterlibatan publik, transparansi data, dan kesiapan implementasi.

Menolak false dilemma bukan berarti menolak etanol. Itu justru bentuk kecintaan pada negeri, karena bangsa yang maju adalah bangsa yang berani berpikir kritis, menimbang risiko, dan membuat keputusan berdasarkan bukti, bukan retorika moral ini yang disebut dengan proses ber-al ‘alaq, tahap awal membaca dan memahami sebelum bertindak.

Kembalikan Akal Sehat Publik

Sesat pikir pejabat publik lebih berbahaya daripada kesalahan teknis. Ia mematikan kemampuan rakyat untuk berpikir kritis dan menumbuhkan ketakutan agar semua orang setuju.

Rakyat tidak minta banyak. Kami ingin pejabat berbicara dengan logika, bukan tekanan moral. Kami ingin diajak berpikir, bukan digiring untuk percaya.

Bangsa ini tidak akan maju dengan logika “kalau tidak ikut berarti melawan.”
Bangsa ini hanya akan maju bila akal sehat publik dihormati, data dijadikan dasar, dan rakyat diberi ruang untuk bertanya bahkan ketika itu berarti berbeda pandangan dengan penguasa.

*)Refra Eltanimbary, pendiri nestref.com